Soppeng -LHI News.Com
Lembaga HAM Indonesia (LHI) kembali menunjukkan taringnya. Melalui Ketua Tim Investigasi dan Monitoring, Mahmud Cambang, LHI menyoroti ketat pembangunan Sekolah Rakyat yang dibangun di lokasi bekas RSUD Ajjapangeng, Kabupaten Soppeng — proyek yang didanai langsung dari APBD dan APBN.
Dalam keterangannya, Mahmud dengan tegas menyatakan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan ujian nyata bagi integritas pengelolaan dana publik di daerah.
"Kami tidak ingin dana negara yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa justru menguap di meja para pemburu rente. Kami akan awasi, telusuri, dan bongkar bila ada penyimpangan," tegas Mahmud Cambang.
Proyek Selesai, LHI Tidak Akan Diam
Pantauan tim media menunjukkan bahwa pembangunan fisik sekolah telah rampung. Bangunan dilengkapi ruang kelas, asrama putra-putri, hunian guru, hingga sistem keamanan berupa CCTV dan ruang monitor. Namun, Mahmud menegaskan, rampungnya proyek bukan akhir dari pengawasan — justru awal dari evaluasi mendalam.
"Selesai dibangun bukan berarti selesai diawasi. Justru di sinilah pentingnya audit kualitas dan verifikasi penggunaan anggaran," tegasnya.
LHI Siap Bongkar Praktik Curang
LHI menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan praktik mark-up anggaran, pengadaan fiktif, atau kualitas pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
"Kalau ada temuan penyimpangan, kami tidak akan ragu menyeretnya ke ranah hukum. Dana publik adalah milik rakyat, bukan ladang bancakan," kata Mahmud.
Pesan Tegas untuk Pelaksana Proyek
LHI mengirimkan sinyal keras kepada para kontraktor, pejabat pelaksana, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini: jangan coba-coba bermain-main dengan dana negara.
Penulis : (Red/Fjr)