Komitmen dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman kembali diuji. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi pada tahun 2025 di SMP Negeri 1 Watansoppeng kembali menjadi sorotan publik.
Peristiwa tersebut bukan perkara ringan. Seorang siswa dilaporkan mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi pada bagian batang hidung. Fakta ini tentu menyisakan trauma mendalam dan menjadi catatan kelam dalam dunia pendidikan di daerah tersebut.
Saat dikonfirmasi langsung oleh Muh. Fajri selaku Direktur Investigasi LSM LPKN, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watansoppeng membenarkan bahwa kejadian itu memang pernah terjadi. Bahkan, kepala sekolah menyebut salah satu siswa bernama Akbar sebagai pihak yang terlibat dan menyatakan bahwa sanksi pemindahan akan dijatuhkan ke SMP Negeri 2 Watansoppeng sebagai bentuk konsekuensi.
Namun publik dibuat bertanya-tanya.
Beberapa minggu lalu, dalam ajang pertandingan futsal antar sekolah yang digelar oleh Pesantren Yasrib, siswa yang sebelumnya disebut akan dipindahkan justru diduga masih tampil membela tim SMP Negeri 1 Watansoppeng.
Jika informasi ini benar, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah pernyataan sanksi pemindahan tersebut hanya sebatas ucapan? Ataukah ada kebijakan yang berubah tanpa penjelasan kepada publik?
Media telah berupaya melakukan konfirmasi ulang kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watansoppeng. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirim hanya terbaca tanpa tanggapan resmi. Sikap ini justru memperkuat spekulasi dan memperlebar ruang kecurigaan publik.
Perlu ditegaskan, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng moral dan teladan integritas. Ketika terjadi dugaan ketidaksesuaian antara pernyataan dan fakta di lapangan, klarifikasi terbuka adalah kewajiban, bukan pilihan.
Muh. Fajri meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelaah kembali penanganan kasus ini, termasuk mendalami pernyataan kepala sekolah yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dibangun dari konsistensi sikap dan keberanian mengambil keputusan tegas. Jika sanksi benar dijatuhkan, publik berhak mengetahui realisasinya. Jika tidak, maka publik juga berhak mendapatkan penjelasan.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu jawaban resmi. Diam bukanlah solusi ketika kepercayaan sedang dipertaruhkan.
Penulis: (**Red)